KOTA BEKASI - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di indonesia bukan
sekedar penghematan anggaran, tetepi lebih pada penguatan sistim
ketatanegaraan. Alasan efisiensi itu
alasan ekonomi, padahal keputusan mahkamah konstitusi bukan alasan ekonomi,
tetapi alasan sistiem ketatanegaraan,"ujar ketua divisi advokasi dan
penindakan LSM Gempal Kota Bekasi, Mulyani pada wartawan.
Menurutnya Pilkada serentak pantas dilaksanakan yang di ikuti dengan pemilihan legislatif. Hanya saja kata Mul, dalam sistiem presidensial memiliki kelemahan berupa terbelahnya kekuatan pemerintah karena ada satu kelompok menguasai eksekutif dan kelompok lain menguadai legislatif. Inilah yg terjadi pada pemerintahaan sekarang ini, sehingga muncul koalisi.
Mengingat pilkada serentak nantinya diduga banyaknya kerawanan kesiapan calon dan anggaran yang disiapkan oleh masing masing daerah maka strategi Pilkada serentak perlu dikaji secara cermat.
"Saya yakin belum tentu semua petinggi dan elit politik setuju dengan Pilkada serentak,"tegasnya.
Tapi disisi lain ada juga mereka yang setuju. Namun itu semua perlu menjadi kajian agar pada pelaksanaannya terkoordinir dengan sistimmatis yang diharapkan oleh KPU.
Dan Kami berharap mudah mudahan indonesia bisa menyelesaikan nya dengan wadah demokrasi yg cinta damai tanpa menimbulkan perseteruan,"paparnya. (yat)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar